Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Hasby Yusuf, melayangkan kritik pedas terhadap Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, terkait kebijakan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) ke kabupaten atau kota yang dinilai tak adil dan sarat diskriminasi.
Hal tersebut disampaikan senator dapil Maluku Utara itu dalam diskusi publik yang digelar di Rumah Soccer, Kota Ternate, pada Sabtu malam 19 April 2025.
Hasby Yusuf dalam pernyataannya, menilai kebijakan Gubernur, Sherly Tjoanda dalam penyaluran DBH terkesan diskriminatif, karena hanya diberikan kepada Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat. Padahal DBH itu hak 10 kabupaten atau kota sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang.
“Saya tidak melihat ada dalil yang bisa jadikan alasan kecuali alasan diskriminatif,” kata Hasby.
Senator dapil Malut ini menilai kebijakan Gubernur, Sherly Tjoanda tidak mencerminkan semangat keadilan fiskal antara kabupaten atau kota yang berada di Maluku Utara.
Baca Juga:
“Saya berharap gubernur harus mengedepankan aspek keadilan ekonomi khususnya keadilan fiskal dalam setiap kebijakan DBH,” pintanya.
Menurutnya, sejumlah kabupaten atau kota di Maluku Utara merasa kecewa dengan kebijakan penyaluran DBH Gubernur, Sherly Tjoanda, karena dipandang tidak dilakukan secara proporsional yang sesuai dengan kontribusi daerah dan kebutuhan pembangunan di setiap kabupaten atau kota.
“DBH itu hak kabupaten atau kota yang wajib dibayarkan tanpa kecuali. Seorang gubernur tidak boleh sewenang-wenang jika itu terkait hak kabupaten atau kota. Apalagi kebutuhan setiap daerah juga banyak, mereka berharap distribusi DBH itu akan membantu pembangunan di masing-masing daerah,” tuturnya.
Ia menambahkan, diskriminasi semacam ini berpotensi memicu ketegangan antar daerah dan memperlambat proses pembangunan yang merata di Maluku Utara.
“Saya mengajak semua kepala daerah khususnya Gubernur Maluku Utara agar tunduk pada perintah UU dan menjunjung asas keadilan dalam setiap kebijakan,” tegasnya.
Baca Juga:
Dalam kesempatan itu, kata Hasby, dia berharap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bisa mengevaluasi kebijakan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang diskriminatif tersebut. Hal itu dipandang perlu agar gubernur mampu menjalankan amanah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dengan adil tanpa diskriminasi.
“Saya berharap Kemendagri bisa mengevaluasi kebijakan Gubernur yang diskriminatif ini,” tutup Senator DPD RI, Hasby Yusuf.
