Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, angkat bicara soal Isu DOB yang menjadi perbicangan hangat saat ini.
Sebelumnya, isu tersebut menjadi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Mendagri Tito Karnavian dengan Komisi II DPR-RI yang menyoal status Sofifi pada Selasa, 8 Juli 2025 lalu.
Mendukung pernyataan Mendagri Tito dalam RDP, sekelompok masyarakat yang dinamai Majelis Rakyat Kota Sofifi (MARKAS) berencana menggelar aksi di Kantor Gubernur dan Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara guna mendorong percepatan DOB Kota Sofifi.
Menyikapi rencana aksi MARKAS, Ketua DPRD Tidore, H. Ade Kama, mengimbau masyarakat agar tidak terpancing dengan isu DOB Sofifi yang saat ini berkembang.
Ia juga meminta kepada Pemerintah dan DPRD Provinsi Maluku Utara agar menghargai posisi pemerintah kota dan DPRD Kota Tidore Kepulauan dalam menyikapi isu tersebut, karena Tidore merupakan daerah induk.
Baca Juga:
“Jangan sampai respon Pemprov dan DPRD Provinsi yang berlebihan justru menambah kisruh situasi Kamtibmas di wilayah ini, kedamaian di daerah ini perlu kita jaga bersama,” ujar H. Ade Kama saat dihubungi, Jumat, 11 Juli 2025.
Menurut informasi dan dokumen susunan kepengurusan yang beredar luas, sejumlah ASN Pemprov Maluku Utara diketahui ikut menjadi pengurus MARKAS dan akan turut serta dalam aksi MARKAS hari Senin, 14 Juli nanti.
Penulis : Redaksi
