TERNATE — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Khairun Ternate menggelar dialog publik bertema “Krisis Sosial Ekologi dan Ancaman Industrialisasi Pertambangan di Maluku Utara”, pada Rabu 18 Juni 2025
Kegiatan ini bertempat di Aula babullah Universitas Khairun Ternate, menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi, aktivis, hingga mahasiswa sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan lingkungan dan dampak pertambangan di wilayah Maluku Utara.
Dialog publik ini menyoroti meningkatnya dampak sosial dan ekologis akibat ekspansi industri pertambangan di Maluku Utara. Para narasumber mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap lemahnya perlindungan terhadap wilayah adat dan lingkungan.
Baca Juga:
Salah satu pemateri, Prof. Dr. Muhammad Aris, akademisi dari Universitas Khairun, menegaskan pentingnya adanya komitmen kolektif dari seluruh masyarakat Maluku Utara untuk menolak dan melawan ancaman industrialisasi pertambangan yang semakin masif.
Sementara itu, M. Hasan Basri, S.H., M.H., Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Demokrasi (PSKD), menyoroti perlunya peran negara dalam melindungi hak-hak masyarakat adat. “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah jangan mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang berusaha melindungi wilayah adatnya dari dampak industri pertambangan. Sahkan segera RUU Hukum Adat yang sudah masuk dalam Prolegnas,” tegasnya.
Dari kalangan mahasiswa, Rajib L. Safi, Menteri Sosial Politik BEM Unkhair, menegaskan komitmen organisasinya. “BEM Unkhair akan terus menyuarakan isu-isu krisis sosial ekologi dan bahaya industrialisasi pertambangan yang mengancam keberlanjutan hidup masyarakat Maluku Utara,” ujarnya.
Baca Juga:
Kegiatan ini menjadi ruang refleksi kritis bagi mahasiswa dan masyarakat dalam memahami dampak nyata industri tambang terhadap lingkungan dan sosial budaya lokal. Selain itu, forum ini mendorong penguatan peran masyarakat sipil dalam advokasi kebijakan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dialog ini diharapkan menjadi awal dari rangkaian aksi dan konsolidasi publik yang lebih luas. BEM Unkhair menyatakan akan menggalang solidaritas bersama masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas adat untuk melawan kebijakan-kebijakan yang merugikan lingkungan dan masyarakat.
Dengan berlangsungnya kegiatan ini, BEM Unkhair menunjukkan posisi tegasnya sebagai bagian dari gerakan moral dan intelektual dalam menghadapi krisis lingkungan dan ketimpangan sosial akibat industrialisasi pertambangan di Maluku Utara.
Baca Juga:
Penulis: Abdul Malik
