_
_
_
_
TERNATE – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, menolak kampusnya ikut ambil bagian dalam pengelolaan tambang.
Sikap BEM ini, rupanya tidak sejalan dengan pandangan Rektor Unkhair Ternate, M. Ridha Ajam.
Ketua BEM Unkhair Ternate, M. Fatahuddin hadi mengatakan kebijakan kampus mengelolah tambang adalah upaya penundukan atas institusi pendidikan, meredahka jiwa keritis mahasiwa untuk mengamakan jalan masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Juga:
“Setelah menjinakan organisasi keagaamaan dan korporasi, kini pemerintah mencoba merayu institusi perguruan tinggi agar menambah kerusakan dan perampasan ruang hidup di Indonesia khususnya Maluku Utara,”katanya.
Menurut dia, dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan secara eksplisit bahwa kegiatan pertambangan Minerba dapat menggangu dan merusak lingkungan.
Jika melihat beberapa pernyataan pemangku kebijakan yang menyetujui keterlibatan pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi, untuk membantu pendanaan.
Baca Juga:
“Dengan begitu, negara mencoba menciptakan ketergantungan pendaan kampus terhadap industri pertambangan,”jelasnya.
Kata dia, ini bukti nyata praktik neoliberalisme di perguruan tinggi Indonesia. Negara seakan ingin menceburkan perguruan tinggi dalam mekanisme pasar.
Dampak buruk dari praktik ini adalah institusi pendidikan akhirnya melenceng dari fungsi vitalnya sebagai produsen intelektual yang berorientasi mencerdaskan dan memajukan bangsa. Alih-alih melahirkan para intelektual, neoliberalisasi pendidikan malah menciptakan para tenaga kerja baru guna memenuhi kebutuhan pasar dan industri.
Baca Juga:
“Unkhair, harus mampu memikirkan jika, 127 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang nantinya beroperasi dan mehacurkan kehidupan dan lingkungan masyarakat pada 10 Kabutapen di Maluku Utara,”ungkapnya.
Fatahuddin bilang dalam keadaan negara yang sedang kacau, praktik korupsi yang menjamur dimana-mana, hingga pelemahan partisipasi publik dalam menentukan dan mengawasi kebijakan, perguruan tinggi menjadi semacam benteng pertahanan terakhir.
“Bila benteng tersebut roboh, negara dan bangsa ini akan mengalami bencana hingga menemui kehancuran yang tentu tidak kita inginkan,”pungkasnya.
Baca Juga:
Reporter : Malik
Editor : Redaksi
Baca Juga:
