_
_
_
_
JAKARTA – Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bersama Kementerian Pariwisata gelar rapat pembahasan pengembangan destinasi wisata dan dampak terhadap perekonomian lokal, Rabu 30 April 2025.
Rapat kerja ini dihadiri Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana dan Wakil Menteri Pariwisata RI, Ni Luh Enik Ermawati, yang berlangsung di Gedung B ruang rapat Kutai lantai 3 kantor DPD RI.
Hasby Yusuf, Anggota DPD Dapil Malut, katakan pembangunan pariwisata belum merata di seluruh wilayah Indonesia.
Baca Juga:
Menurutnya, di Provinsi Malut hanya diberikan jatah tiga event pariwisata yang masuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN).
“Padahal dalam kebijakan 10 destinasi wisata Indonesia, Malut masuk dalam Provinsi destinasi wisata Indonesia yaitu Pulau Morotai,” ungkapnya.
Hasby meminta pemerintah pusat jangan hanya jadikan Provinsi Malut sebagai basis industri pertambangan dengan kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan mengabaikan sektor non tambang seperti pariwisata.
Baca Juga:
“Kami mendorong pemerintah pusat agar lebih adil dalam kebijakan pembangunan khususnya pariwisata,” pintanya.
Senator DPD ini ungkap, Provinsi Malut tidak boleh dijadikan tempat bagi pekerja asing asal China untuk datang merampas peluang kerja masyarakat lokal. Tetapi, jadikan Malut sebagai tempat nyaman untuk wisatawan mancanegara berkunjung.
“Saya berharap Malut menjadi perhatian pemerintah pusat, khususnya sektor pariwisata yang kaya akan sejarah dan wisata alam yang menarik,” ucap Hasby.
Baca Juga:
Dalam kesempatan itu, Hasby mengutip pernyataan Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, menyampaikan ada pertumbuhan perjalanan wisatawan mancanegara sekitar 2,2 juta atau 19 persen di tahun 2024, jika dibandingkan dengan tahun 2023 lalu.
Ia bilang, tercatat sepanjang Januari hingga Februari 2025, jumlah kunjungan sebesar 1,89 juta. Tetapi data jumlah kunjungan didominasi ke Bali dan sekitarnya.
“Kami berharap Kementerian Pariwisata Republik Indonesia harus mengubah arah kebijakan pariwisata yang tidak terfokus di Pulau Jawa, tetapi juga memperhatikan wilayah timur Indonesia khususnya Maluku Utara,” pungkasnya.
Baca Juga:
