_
_
_
_
JAKARTA – Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bersama Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif menggelar rapat bersama (Raker), pada Rabu 7 Mei 2025.
Raker bersama DPD RI tersebut dihadiri langsung Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya dan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar didampingi jajaran pejabat kementerian.
Senator DPD RI Dapil Malut, Hasby Yusuf, mengatakan pentingnya keberpihakan negara terhadap para pelaku ekonomi kreatif di daerah.
Baca Juga:
Menurut Hasby Yusuf, sektor ini sangat potensial, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural.
“Pelaku ekonomi kreatif di daerah seperti konten kreator, fotografer, kuliner, fesyen, animasi, film, game, desain interior dan lainnya harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik dari sisi pendampingan kegiatan maupun penyiapan pasar,” ujar Hasby Yusuf.
Ia juga menyoroti keterbatasan infrastruktur digital di berbagai wilayah, khususnya di Maluku Utara.
Baca Juga:
“Kami di Maluku Utara masih banyak daerah yang belum memiliki akses internet. Padahal ekonomi kreatif sangat bergantung pada dukungan jaringan telekomunikasi yang memadai,” ungkap Hasby Yusuf.
Selain itu, Hasby menekankan perlunya solusi terhadap kendala pembiayaan dan proses legalisasi usaha yang dinilainya rumit dan mahal. Ia mengusulkan adanya skema pembiayaan khusus bagi pelaku ekonomi kreatif di daerah serta beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa yang memiliki minat dan bakat di sektor ini.
Hasby Yusuf juga menekankan pentingnya perlindungan hukum. “Perlu ada payung hukum yang jelas untuk melindungi pelaku ekonomi kreatif dari intimidasi dan kriminalisasi. Kebebasan seni harus dihargai, namun tetap dalam koridor nilai agama, budaya, dan simbol kebangsaan,” ujar Hasby Yusuf.
Baca Juga:
Senator DPD RI Dapil Malut itu menegaskan bahwa keberpihakan pemerintah harus ditunjukkan dengan stabilitas kelembagaan.
“Kalau pemerintah serius, maka nomenklatur Kementerian Ekonomi Kreatif jangan lagi berubah-ubah sesuai selera rezim. Kontribusi sektor ini terhadap ekonomi nasional terus meningkat dan seharusnya dijaga kesinambungannya,” tegas Hasby Yusuf.
Sementara, Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya dalam paparannya menyampaikan bahwa kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDB, tenaga kerja, dan investasi terus meningkat.
Baca Juga:
“Dalam 11 tahun terakhir, jumlah tenaga kerja di sektor ini naik 89 persen menjadi 14 juta orang, nilai tambah mencapai Rp700 triliun, dan nilai ekspor menembus 15 miliar dolar AS,” akunya.
Menekraf menyatakan komitmennya menjadikan ekonomi kreatif sebagai “Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang dimulai dari Daerah.”
Untuk itu, ia meminta dukungan Komite III DPD RI dalam mendorong pemerintah daerah melakukan pemetaan data, kajian, aktivasi ruang kreatif, promosi, serta penguatan kelembagaan OPD di daerah.
Baca Juga:
