_
_
_
_
JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Maluku Utara, Hasby Yusuf, secara resmi menyerahkan rekomendasi dan dukungan usulan program pengembangan destinasi wisata Provinsi Maluku Utara tahun 2026 kepada Menteri Pariwisata Republik Indonesia.
Usul tersebut diserahkan langsung senator Hasby Yusuf kepada Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana yang didampingi Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur SDM di Gedung B ruang rapat Kutai lantai 3 kantor DPD RI Jakarta, pada Rabu 30 April 2025.
Rekomendasi ini merupakan hasil kolaborasi DPD RI bersama Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara sebagai bentuk dukungan terhadap rencana pembangunan sektor pariwisata daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Baca Juga:
Dalam dokumen usulan, terdapat 8 program strategis yang diharapkan dapat masuk dalam perencanaan nasional tahun 2026 mendatang.
Pertama, mendorong ada Peraturan Presiden terkait Pariwisata Pulau Morotai. Perpres ini menjadi penting untuk menetapkan Morotai sebagai 10 destinasi wisata Indonesia dan kawasan wisata unggulan, serta Pulau Morotai sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Pembangunan infrastruktur hijau atau green infrastructure di Pulau Hiri, Kota Ternate, seperti pusat selam atau dive center, pusat observasi hewan endemik, penginapan, dan fasilitas kuliner lokal.
Baca Juga:
Pembangunan fasilitas pendukung destinasi wisata berbasis rempah-rempah di Halmahera Barat, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan sebagai bagian dari “Segitiga Emas Jalur Rempah”.
Peningkatan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan dan sertifikasi nasional bagi pelaku wisata seperti pemandu gunung, laut, dan wisata minat khusus.
Mengusulkan Kota Tidore Masuk sebagai kawasan strategis pariwisata Nasional (KSPN). Tidore memiliki sejarah Tidore pernah jadi ibu kota pembebasan Papua Irian Barat, dan peninggalan bersejarah lainnya sebagai daerah rempah.
Baca Juga:
Mengusulkan penambahan event dan anggaran untuk Karisma Event Nusantara (KEN) di Maluku Utara. Selama ini KEN hanya diberikan tiga event untuk Maluku Utara. Termasuk soal penganggaran, alokasi anggaran dari kementerian pariwisata sangat kecil karena itu harus mengusulkan untuk ditambahkan.
Penguatan kemitraan internasional, seperti kerja sama dengan Kedutaan Inggris, Spanyol, dan Portugal serta operator kapal pesiar untuk pengembangan wisata Wallacea dan jalur rempah.
Pengadaan sarana pengelolaan sampah terpadu, tempat sampah terpilah, serta pelatihan manajemen limbah di destinasi wisata utama. Hal ini untuk mendukung program kementerian pariwisata di Maluku Utara.
Hasby Yusuf, Anggota DPD Ri Dapil Malut, mengatakan Provinsi Maluku Utara memiliki kekayaan pariwisata berbasis alam, budaya, dan sejarah yang sangat potensial untuk dikembangkan.
Baca Juga:
Menurutnya, potensi ini perlu didukung oleh program nyata dan pembiayaan yang berkelanjutan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
“Rekomendasi ini adalah bentuk dukungan kami DPD RI agar Maluku Utara mendapat perhatian dalam kebijakan nasional pengembangan pariwisata, baik dari sisi infrastruktur, SDM, maupun kerja sama internasional,” ungkap Hasby Yusuf.
Hasby tambahkan, DPD RI bersama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia bakal mengawal proses ini sampai masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 mendatang.
Baca Juga:
“Kemudian, ditindaklanjuti melalui skema pembiayaan nasional, baik Dana Alokasi Khusus (DAK) atau program prioritas kementerian,” pungkasnya.
